7 Negara Terkecil Di Dunia

7 Negara Terkecil di Dunia 1. Vatican City [0,2 mil persegi] Negara Vatikan yang terletak di kota Roma Italia. Walaupun berada dalam wilayah negara Italia, Vatikan adalah sebuah negara tersendiri. Vatikan adalah kota suci umat Katolik. Neagara ini memiliki populasi penduduk 770 jiwa, namun tak satupun penduduknya sebagai penduduk tetap. 2. Monako [0,7 mil persegi] Negara kecil Monako terletak di sepanjang Riviera, Perancis, di pantai Mediterania Perancis dekat Nice. Negara ini berbentuk kerajaan dan sudah ada sejak abad ke-13. Berpenduduk 32.000 jiwa dan terkenal dengan kasino Monte Carlo dan Putri Grace. 3. Nauru [8,5 mil persegi] Nauru atau Pulau Nauru adalah sebuah negara kecil yang terletak di Samudera Pasifik. Negara ini berpenduduk sekitar 13.000 jiwa. Ekonomi Nauru bargantung pada pertambangan posfat. Negara Nauru merdeka pada tahun 1968 dan sebelumnya dkenal dengan nama Pleasant Island. 4. Tuvalu [9 mil persegi] Tuvalu adalah terdiri dari 9 pulau karang di sepanjang rantai 360 mil di Polinesia. Tuvalu memperoleh kemerdekaan pada tahun 1978. Negara ini dihuni 12.000 jiwa penduduk. 5. San Marino [24 mil persegi] Terletak di Mt. Titano di utara Italia tengah, San Marino memiliki 29.000 penduduk. Negara yang mengklaim sebagai negara tertua di Eropa ini telah didirikan pada abad keempat masehi. 6. Liechtenstein [62 mil persegi] Liechtenstein adalah microstate dari 34.000 jiwa penduduknya, terletak di Sungai Rhine antara Swiss dan Austria di Pegunungan Alpen. 7. Kepulauan Marshall [70 mil persegi] Kwajalein adalah salah satu pulau karang Kepulauan Marshall , termasuk terbesar di dunia, dan 34 pulau-pulau lainnya masuk dalam wilayah Keulauan Marshall. Populasi penduduk mencapai 58.000jiwa. Memperoleh kemerdekaan pada tahun 1986, mereka dulunya bagian dari Wilayah Kepercayaan Kepulauan Pasifik (dan dikelola oleh Amerika Serikat). sumber :http://onthespotmania.blogspot.com/2012/01/7-negara-terkecil-di-dunia.html

Penyimpangan Sosial

 Pengertian dari penyimpangan sosial: Bentuk Perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Bruce J. Cohen, ukuran yang menjadi dasar adanya penyimpangan bukan baik atau buruk, benar atau salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran norma dan nilai sosial suatu masyarakat.  Bentuk-bentuk penyimpangan sosial • Bentuk pentimpangan menurut pelakunya: o Penyimpangan Individu: penyimpangan yang dilakukan oleh Individu yang berlawanan dengan Norma. Penyimpangan ini biasanya dilakukan di lingkungan keluarga. o Penyimpangan kelompok: dilakukan oleh kelompok orang yang tunduk pada norma kelompoknya yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh kelompok yang melakukan penyimpangan adalah kelompok pengedar narkotika. • Bentuk penyimpangan menurut Sifatnya: o Penyimpangan bersifat positif: Penyimpangan ini terarah pada nilai sosial yang berlaku dan dianggap ideal dalam masyarakat dan mempunyai dampak yang bersifat positif. Cara yang dilakukan seolah-olah menyimpang dari norma padahal tidak. Contohnya adalah: Bermunculan Wanita karier yang sejalan dengan emansipasi wanita. o Penyimpangan bersifat negatif: Penyimpangan ini berwujud dalam tindakan yang mengarah pada nilai-nolai sosial yang dipandang rendah dan dianggap tercela dalam masayarakat. Contohnya: pemerkosaan, pencurian, pembunuhan, perjudian dan pemakaian narkotika. • Bentuk penyimpangan menurut Lemert (1951). o Penyimpangan Primer: merupakan penyimpangan sosial yang bersifat sementara dan biasanya tidak diulangi lagi. Seseorang yang melakukan penyimpangan ini masih diterima di masyarakat. Contoh: orang yang melanggar lalu lintas dengan tidak membawa SIM dan perbuatannya itu tidak diulangi lagi. o Penyimpangan Sekunder:merupakan penyimpangan sosial yang nyata dan dilakukan secara berulang-ulang bahkan menjadi kebiasaan dan menunjukkan ciri khas suatu kelompok. Seseorang yang melakukan penyimpangan ini biasanya tidak akan diterima lagi di masyarakat. Contoh: Pemabuk yang seringa mabuk-mabukan dipasar, di diskotik dll.  Latar Belakang/sebab-sebab terjadinya penyimpangan Sosial :  Proses sosialisasi yang tidak sempurna atau tidak berhasil karena seseorang mengalami kesulitan dalam hal komunikasi ketika bersosialisasi. Artinya individu tersebut tidak mampu mendalami norma- norma masyarakat yang berlaku.  Penyimpangan juga dapat terjadi apabila seseorang sejak masih kecil mengamati bahkan meniru perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang dewasa.  Terbentuknya perilaku menyimpang juga merupakan hasil sosialisasi nilai sub kebudayaan menyimpang yang di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan faktor agama. Contoh karena kekurangan biaya seorang pelajar mencuri dan seseorang yang tidak memiliki dasar agama hidupnya tanpa arah dan tujuan.  Pertentangan antar agen sosialisasi Pesan-pesan yang disampaikan antara agen sosialisasi yang satu dengan agen sosialisasi yang lain kadang bertentangan, misalnya : orang tua mengajarkan merokok itu tidak baik, sementara iklan rokok begitu menarik, dan anak memiliki kelompok teman sebaya yang pada umumnya merokok, sehingga jika ia mengikuti pesan orang tuanya ia akan menyimpang dari norma kelompoknya, lama-lama anak tersebut akan menjadi perokok  Pertentangan antara norma kelompok dengan norma masyarakat Kelompok masyarakat tertentu memiliki norma yang bertentangan dengan norma masyarakat pada umumnya. Contoh : masyarakat yang hidup di daerah kumuh sibuk dengan usahanya memenuhi kebutuhannya, kebanyakan mereka menganggap pengucapan kata-kata kotor, membuang sampah sembarangan, membunyikan radio dengan keras merupakan hal biasa. Namun hal tersebut bagi masyarakat umum merupakan hal yang menyimpamg.  Faktor-faktor Penyebab Penyimpangan Sosial  Faktor dari dalam adalah intelegensi atau tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin dan kedudukan seseorang dalam keluarga. Misalnya: seseorang yang tidak normal dan pertambahan usia.  Faktor dari luar adalah kehidupan rumah tangga atau keluarga, pendidikan di sekolah, pergaulan dan media massa. Misalnya: seorang anak yang sering melihat orang tuanya bertengkar dapat melarikan diri pada obat-obatan atau narkoba. Pergaulan individu yang berhubungan teman-temannya, media massa, media cetak, media elektronik.  Jenis-jenis penyimpangan sosial terdiri dari 5 jenis:  Tawuran atau perkelahian antar pelajar. Perkelahian termasuk jenis kenakalan remaja akibat kompleksnya kehidupan kota yang disebabkan karena masalah sepele.  Penyalahgunaan narotika,obat-obat terlarang dan minuman keras. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa izin dengan tujuan hanya untuk memperoleh kenikmatan. Penyimpangan sosial yang timbul adalah pembunuhan, pemerkosaan pencurian, perampokan.  Hubungan seks diluar nikah, pelacuran dan HIV/AIDS merupakan penyimpangan sosial karena menyimpang norma sosial maupun agama.  Tindak kriminal adalah tindak kejahatan atau tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar norma hukum, norma sosial dan norma agama. Misalnya: mencuri,menodong, menjambret membunuh,dll. Disebabkan karena masalah kesulitan ekonomi. Dan merupakan profesi atau pekerjaanya karena sulit mencari pekerjaan yang halal  Penyimpangan seksual. Dianggap menyimpang karena melanggar norma- norma yang berlaku.  Pencegahan penyimpangan sosial. Antara lain:  Keluarga. Merupakan awal proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian seorang anak. Kepribadian seorang anak akan terbentuk dengan baik apabila ia lahir dan tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga yang baik begitu sebaliknya.  Lingkungan tempat tinggal dan teman sepermain. Lingkungan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang untuk melakukan penyimpangan sosial. Seseorang yang tinggal dalam lingkungan tempat tinggal yang baik,warganya taat dalm melakukan ibadah agama dan melakukan perbuatan2 yang baik maka keadaan ini akan mempengaruhi kepribadian seseorang menjadi baik sehingga terhindar dari penyimpangan sosial begitu sebaliknya.  Media Massa baik cetak maupun elektronik merupakan suatu wadah sosialisasi yang dapat mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pencegahan agar tidak terpengaruh akibat media massa adalah apbila kamu ingin menonton acara di televisi pilih acara yang bernilai positif dan menghindari tayangan yang dapat membawa pengaruh tidak baik.  Teori mengenai penyampangan sosial.  Teori Differential Association. Menurut pandangan teori ini, penyimpangan sosial bersumber pada pergaulan yang berbeda yang terjadi melalui proses alih budaya.  Teori Labeling. Menurut teori ini seseorang menjadi menyimpang karena proses Labeling, penberian julukan, cap, etiket dan merek yang diberikan masyarakat secara menyimpang sehingga menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan sosial.  Teori Merton. Teori penyimpangan ini bersumber dari struktur sosial. Menurut Merton terjadinya perilaku menyimpang itu sebagai bentuk adabtasi terhadap situasi tertentu.  Teori Fungsi Durkheim. Bahwa kesadaran moral semua anggota masyarakat tidak mungkin terjadi karena setiap orang berbeda satu sama lainnya tergantung faktor keturunan, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Menurut Durkheim kejahatan itu perlu, agar moralitas dan hukum itu berkembang secara formal. Teori konflik. Karl Mark, mengemukakan bahwa kejahatan erat terkait dengan perkembangan kapitalisme. Menurtu teori ini apa yang merupakan perilaku menyimpang hanya dalam pandangan kelas yang berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka. Dengan demikian, peradilan pidana pun lebih memihak pada kepentingan mereka. Oleh sebab itu, orang yang dianggap melakukan kejahatan dan terkena hukuman pidana umumnya berasal dari kalangan rakyat miskin. sumber :http://ips-mrwindu.blogspot.com/2009/04/penyimpangan-sosial-dalam-masyarakat.html

Perang Salib

Perang besar bernuansa keagamaan yang pernah terjadi dalam sejarah ialah Perang Salib. Sebutan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan Crusade, penamaan yang diberikan orang Barat sendiri karena tujuan peperangan ini ialah merebut kota suci Yerusalem tempat Salib Suci disimpan. Perang ini terjadi bukan satu dua kali, tetapi secara beruntun dalam enam gelombang. Rentang masa peperangan pun sangat lama, hampir dua abad, antara tahun 1096 hingga 1270 M. Perang-perang kecil sering terjadi menyelingi jeda enam perang besar yang terjadi secara bergelombang itu. Dampak Persang Salib luar biasa, baik bagi bangsa Eropa maupun terhadap kaum Muslimin. Selain kehancuran pranata sosial, ekonomi dan politik ketika perang berkecamuk, perang ini selama berabad-abad sangat mempengaruhi corak hubungan Dunia Barat dan Dunia Islam, yang dianggap merupakan “dunia yang selebihnya’ atau “yang lain” dilihat dari sudut pandang Barat. Penyair Jabra Ibrahim Jabra menggambarkan hubungan Barat dan Islam sebagai hubungan “cinta bercampur benci” yang tumpang tindih dan silang menyilang dari waktu ke waktu. Dampak lain yang terus mempengaruhi pandangan Barat terhadap Islam ialah seperti dikemukakan G. H. Jansen dalam bukunya Militant Islam (1979): “Sungguh menjemukan dan menyakitkan apabila kita harus mengulangi setiap argumen licik para penulis polemis Kristen dan Barat, yang sama sekali tidak kristiani, terhadap Islam terutama terhadap pribadi Nabi Muhammad. Menurut mereka pada hakikatnya Muhammad adalah seorang pelbegu (penyembah berhala) yang rendah, namun dengan pandainya memperoleh kekuasaan, menjaganya dengan cara berpura-pura menerima wahyu da menyebarkan agamanya dengan kekerasan dan mengizinkan pengikutnya melakukan praktik-praktik cabul seperti dilakukannya sendiri.” (h. 60). Perang Salib I terjadi antara tahun 1096-1099 dengan kekalahan di pihak tentara Muslim, yang terutama diwakili oleh pasukan Bani Saljug, dinasti Turk yang baru saja menguasai Persia dan Asia Barat. Kekalahan tersebut menyebabkan tentara Salib dapat menduduki Yerusalem. Orang-orang Islam dan Yahudi yang menjadi penduduk Palestina kala itu digiring ke tempat penyembelihan dan yang selamat melarikan diri serta berpencaran ke banyak negeri di sekitarnya. Pasukan Salib ketika itu didukung oleh 300.000 tentara reguler yang direkrut dari seluruh Eropa. Perang Salib II terjadi antara 1147-1149, dan Perang Salib III antara 1189-1192. Perang Salib II tidak begitu seru karena kurang didukung oleh negara-negara lain di Eropa kecuali Perancis. Ketika Perang Salib III meletus, Damaskus (Syria sekarang) berada di bawah pemerintahan Bani Mamalik, sebuah dinasti Turk lain yang menyingkirkan Bani Saljug. Bukan mudah bagi pasukan Mamalik menghadapi pasukan Salib yang jumlahnya besar, sebab dia harus menyingkirkan lebih dulu pasukan Bani Fatimiyah yang juga ingin merebut Yerusalem dan berkeinginan menjadi pusat penyebaran ajaran Ismailiyah. Tetapi di bawah pimpingan Salahuddin al-Ayubi, dokter dan panglima perang keturunan suku Kurdi, tentara Fatimiyah dapat dihancurkan. Baru dia dapat menghadapi pasukan Salib. Perang Salib IV terjadi antara 1195-1198. Perang Salib V antara 1201-1204. Perang Salib VI antara 1217-1228. Namun secara resmi perang ini dihentikan pada tahun 1270 dengan gencatan senjata menyeluruh dan perjanjian damai. Perang Salib VI berkobar di wilayah Syria dan Libanon. Pada waktu yang sama, negeri Islam lain di sebelah timur, yaitu wilayah Iraq, Iran, Azerbaijan. Turkmenistan dan Uzbeskitan sekarang (dulu dua yang terakhir ini disebut Khwarizmi dan Transoxiana) diharu-biru oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Jengis Khan dan anak cucunya seperti Ogotai, Hulagu Khan, dan lain sebagainya. Tak mengherankan betapa beratnya perjuangan kaum Muslimin ketika itu. Dalam kenyataan kemudian terjalin konspirasi antara penguasa Mongol dan pasukan Salib untuk secara sistematis menghancurkan agama Islam. Mengenai Perang Salib I, William K. Langer mengatakan bahwa salah satu sebab timbulnya Perang Salib I ialah: “Permintaan kaisar Byzantium untuk membalas kekalahannya dari tentara Saljug dalam Perang Manzikert pada tahun 1071 di Armenia, yang menyebabkan ditaklukkannya sebagian wilayah Anatolia/Asia Kecil oleh pasukan Muslimin. Permintaan itu ditujukan kepada Paus Gregorius VII. Setelah bala bantuan datang dari berbagai negara Eropa, sebanyak 300.000 tentara reguler, Paus Gregorius VII mengubah bantuan militer itu menjadi Perang Suci (Perang Salib) melawan tentara Islam, yang dianggapnya kafir (Encyclopaedia of World History 1956:255). Hasrat Byzantium untuk membalas kekalahan dalam Perang Manzikert itu ditambah lagi dengan berita-berita buruk yang disebarkan para peziarah Kristen ke Yerusalem setelah mereka pulang ke kampung halamannya. Mereka menyebarkan berita bahwa orang Kristen di Yerusalem dan Palestina banyak yang dianiaya dan disiksa oleh pasukan Daulah Saljug. Ini menimbulkan kemarahan kaisar Byzantium di Konstantinopel. Berita pun segera tersebar ke seluruh daratan Eropa yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Pada masa itu pula terjadi pergolakan internal dalam tubuh gereja Kristen/Katholik. Gereja Romawi dan Gereja Yunani Ortodoks saling bersaing dalam merebut kepemimpinan umat Kristen. Paus Gregorius (1075-1085) di Roma berkeinginan menjadikan Perang Salib itu sebagai upaya menyatukan Dunia Kristen. Sementara itu tentara Salib sedang digodog, Paus Gregorius VII diganti oleh Paus Victor II dan Paus Victor II segera diganti pula oleh Paus Urbanus II (1088-1099). Ketika Paus Urbanus II naik tahta, muncul pula Paus tandingan berkedudukan di Auvergne, Perancis, yaitu Paus Clement III (1084-1100 M). Kaisar Alexius dari Byzantium sementara meminta bantuan kepada Paus di Roma, juga menghimbau kepada seluruh pemeluk agama Kristen di Eropa. Di antara imbauannya itu berbunyi sbb. Bahwa barang siapa yang berani bergabung dengan tentara Salib, sebagai balas jasanya kelak akan dilimpahi kekayaan dan memperoleh wanita-wanita Yunani yang cantik jelita. Imbauan itu disampaikan melalaui tahta suci Paus di Roma dan melalui gereja-gereja di seluruh Eropa. Namun semangat tentara Salib berkobar-kobar terutama disebabkan khotbah keliling seorang rahib, Peter the Hermit. Seraya menyampaikan pesan dari Paus Urbanus II, bahwa mereka yang bersedia menuju medan perang, akan mendapat pengampunan dosa, walaupun dahulunya dia seorang penyamun dan penjahat. Penetapan keberangkatan tentara Salib I diputuskan pada tanggal 15 Agustus 1095. Segera pada permulaan tahun 1096 terjadi pertempuran besar-besaran di Anatolia dan Armenia. Mula-mula pertempuran dahsyat meletus di Nicae, sebuah kota di Selat Bosporus, kemudian merembet ke Dorylinea, Edessa dan Antiokia (dalam wilayah Armenia. Dari serbuan dilanjutkan ke Yerusalem, setelah pasukan Islam berhasil diluluhlantakkan. Namun sebelum tentara Salib mencapai Yerusalem, terdengar kabar bahwa pasukan Daulah Fathimiyah dari Mesir menyerbu Yerusalem dan berhasil merebutnya dari tangan pasukan Saljug. Ini membuat ciut pasukan Salib. Sampai musim semi dan musim panas tahun 1098 tidak ada gerakan dari pasukan Salib. Gerakan menyerbu Yerusalem baru diputuskan pada bulan Mei 1099 atas kebijaksanaan Count Raymond. Dengan kekuatan 1500 pasukan berkuda dan 10. 000 pasukan jalan kaki, mereka menyerbu Yerusalem. Melalui pertempuran yang sengit pada akhirnya Yerusalem dapat direbut dari pasukan Fathimiyah, yaitu pada bulan Juli 1099. Selama 40 hari kota itu dikepung pasukan Salib. Banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Dalam buku Historian’s History (h. 352) misalnya ditulis: “Korban yang berlumuran darah dipersembahkan seakan binatang korban kepada Tuhan; perlawanan kecil sekalipun dari orang Islam, tanpa memandang usia dan jenis kelamin, menimbulkan kemarahan mereka yang luar biasa berang; tiga hari lamanya mereka hanyut dalam pembunuhan massal; dan tubuh-tubuh mayat yang terkapar itu menimbulkan penyakit menular. Setelah tujuh puluh ribu orang Islam ditebas dengan pedang, dan orang-orang Yahudi yang malang dibakar dalam rumah-rumah ibadahnya, maka masih ada lagi kumpulan tawanan yang besar jumlahnya, yang karena kepentingan tertentu maupun karena kelelahan, pada akhirnya dibiarkan saja. Dari sekian banyak pahlawan Perang Salib yang ganas itu, hanya tinggal Tancred saja yang masih memperlihatkan sedikit rasa kasihan.” Setelah peristiwa itu status Yerusalem lantas dirubah menjadi kerajaan otonom yang diperintah oleh raja Baldwin I (1100-1118) dan dia digantikan oleh Baldwin II (1118-1131). Selama pemerintahan kedua raja ini terjadi beberapa peperangan susulan dalam skala terbatas antara tentara Salib dan tentara Islam. Khususnya di wilayah-wilayah berdekatan dengan Yerusalem seperti Syria, Libanon, Armenia, Anatolia dan Georgia. Di antara perang susulan ini terjadi pada tahun 1112 M, bertepatan dengan kesibukan pasukan Islam menghadapi pertempuran melawan suku-suku Kirgh yang ingin menaklukkan Armenia dan Kaukasus. Pasukan Salib menganggap bahwa pada saat itu sangat tepat untuk menundukkan pasukan Islam yang telah kembali menguasai Armenia. Tetapi perkiraan Raja Baldwin II keliru. Di bawah pimpinan Amir Toghrukhin (1103-1128) pasukan Islam menggagalkan serangan pasukan Salib yang memasuki Antiokia. Malahan raja Baldwin II berhasil ditawan dan hanya dapat dibebaskan dengan uang tebusan dalam jumlah besar. Setelah peristiwa itu terjadi beberapa peperangan lain di wilayah Syria dan Anatolia antara pasukan Islam melawan pasukan Byzantium. Pada waktu itu pasukan Islam diserang lagi oleh pasukan Salib yang dipimpin raja Baldwin II. Serangan ditujukan ke Aleppo dan Damaskus, namun sekali lagi pasukan Salib dikalahkan. Perang Salib II berlangsung antara tahun 1147-1149 M. Berbeda dengan Perang Salib I yang timbul secara spontan dan mendapat dukungan rakyat banyak, Perang Salib II hanya didukung oleh raja-raja dan pangeran-pangeran. Kebanyakan pasukan yang dikirim berasal dari tentara kerajan Perancis di bawah pimpinan Raja Louis VII (1137-1180) dan tentara kerajaan Jerman di bawah pimpinan Raja Conrad III (1138-1152 M). Rencana perang itu sendiri datang dari Paus Eugenius II (1145-1153 M). Pasukan Perancis dan Jerman mengalami kekalahan telak di tangan pasukan Amir Mas`ud I. Sebagian pasukan Conrad III memang telah mencapai Damaskus, tetapi gagal menembus pertahanan tentara Muslim. Conrad III sendiri jatuh sakit dan akhirnya dipulangkan ke Jerman setelah dirawat di Konstantinopel. Sedangkan Pasukan Louis VII dipukul mundur oleh pasukan Nuruddin Zanki di Antiokia. Sebagian pasukannya turut berperang di Damaskus, tetapi mengalami kekalahan dan pada akhirnya Raja Louis VII dan tentaranya kembali ke Perancis melalui jalan laut. Perang Salib III (1189-1192) timbul disebabkan didudukinya kembali Yerusalem oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Sultan Salahuddin al-Ayubi , jenderal keturunan suku Kurdi yang legendaris. Uskup Agung William di Tyre, Paus Clement III (1187-1191) menyerukan raja-raja Eropa dan orang Kristen merebut kembali Yerusalem. Dalam perang kali ini tentara Salib tidak berhasil merekrut tentara dalam jumlah besar dan mengalami kekalahan besar. Genjatan senjata diumumkan pada tahun 1192 dan raja Richard I yang memimpin pasukan Inggeris mengusulkan agar Amir Turan Syah, saudara Salahuddin al-Ayubi, menikahi saudarinya Putri Joanna. Perang Salib IV (1195-1198) terjadi setelah wafatnya Sultan Salahuddin al-Ayyubi pada tahun 1193 dalam usia 80 tahun. Pergantian pimpinan pemerintahan di Syria, Palestina dan Mesir lebih jauh menghidupkan harapan Paus Calestine II (1191-1198) untuk merebut kembali Yerusalem. Dia memerintahkan Ordo St John mengorganisasikan angkatan Perang Salib IV. Dalam perang ini kekalahan telak kembali menimpa pasukan Salib. Perang Salib V (1201-1204) timbul atas rencana Paus Innocent III (1198-1216) untuk menyatukan Gereja Yunani Ortodoks ke dalam Gereja Romawi. Karena keuangan tidak cukup, Paus tidak dapat mengirim tentara dalam jumlah besar. Bahkan sebelum bertempur melawan pasukan Islam, pasukan Salib yang dipimpin oleh raja Venezia harus berperang melawan pasukan Hongaria dan juga dengan pasukan Kristen Byzantium di Konstantinopel. Perang Salib V memang tidak dimaksudkan untuk merebut Yerusalem, tetapi membasmi raja-raja Kristen yang dianggap menyebarkan bid’ah di kalangan penganut Nasrani. Perang Salib VI terjadi antara tahun 1217 dan 1221 M. Sasaran utamanya ialah untuk menaklukkan Mesir. Mengapa? Sebab jika Mesir dapat ditaklukkan maka penaklukan Yerusalem akan menjadi lebih mudah. Namun sekali lagi tentara Salib gagal menghancurkan pasukan Islam. Pada tahun 1211 M kedua pihak yang berperang menandatangani perjanjian damai yang dikenal dengan nama Treaty of 1221 AD. Tetapi sayang perjanjian ini dilanggar tidak lama kemudian, sehingga beberapa peperangan skala kecil meletus secara berkala sampai akhirnya padam pada tahun 1270 M. Ketika itu seluruh wilayah kekhalifatan Abbasiyah, yang meliputi Iran, Iraq, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, dan sekitarnya telah dikuasai oleh penguasa Mongol keturunan Jengis Khan dan Hulagu Khan. Terhentinya Perang Salib itu dimanfaatkan oleh penguasa Kristen untuk membangun konspirasi dengan penguasa Mongol dalam rangka menghancurkan dunia Islam. Mereka menginginkan penguasa Mongol memeluk agama Kristen. Upaya ini pada mulanya berhasil, tetapi menjelang akhir abad ke-13 M penguasa dan bangsa Mongol memeluk agama Islam dan berbalik menjadi pelindung kebudayaan Islam. Di lain hal kendati pasukan Salib mengalami kekalahan, mereka berhasil membawa pulang banyak khazanah Islam yang sangat berharga ke Eropa. Di antara khazanah itu ialah naskah dan buku-buku ilmu pengetahuan, filsafat, kesusastraan, dan kitab-kitab agama. Kitab-kitab itu dikaji dengan cermat dan yang dianggap penting diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Kegiatan tersebut dua abad kemudian melahirkan apa yang kita kenal sebagai Renaissance. Di lain hal justru pasca Perang Salib dan penaklukan bangsa Mongol itulah agama Islam kian tersebar menjangkau wilayah-wilayah yang jauh lebih luas yang pernah dicapai sebelumnya. Misalnya ke Afrika Barat dan pedalaman benua itu, serta India, kepulauan Nusantara dan Cina Selatan yaitu Yunan di Timur. Sumber : http://memantau.blogspot.com/2012/08/sejarah-perang-salib.html

Revolusi Amerika

Tahun 1600-an merupakan awal dari terjadinya gelombang emigrasi dari Eropa ke Amerika Utara secara besar-besaran. Pelayaran Colombus atas nama kerajaan Spanyol pada tahun 1942 telah membuka jalan untuk mencapai benua baru yang kemudian disebut Amerika. Imigran pertama adalah orang-orang Inggris. Mereka datang dengan alasan diantaranya karena mereka melarikan diri dari penindasan politik, demi mencari kemerdekaan ataupun untuk menarik peruntungan yang lebih baik daripada negeri mereka sendiri. Inggris mendirikan 13 daerah koloni di Amerika diantarnya adalah Virginia, Maryland, New York dan Georgia. Pertumbuhan koloni–koloni Inggris di Amerika selama awal abad XVII sampai dengan abad XVIII menimbulkan berbagai ketegangan dengan negara–negara Eropa terutama Prancis. Namun kemenangan Inggris terhadap Prancis ternyata membawa akibat rangkap yaitu pihak jajahan Inggris bertambah luas dan bagi pihak Inggris harus menanggung beban keuangan dan konflik antara daerah koloni dengan diproklamasikannya kemerdekaan 13 negara bagian pada tanggal 4 Juli 1776. Pihak Inggris menolak mengakui keberadaan negara baru tersebut mengumumkan perang. A. SEBAB-SEBAB REVOLUSI Kemenangan Inggris dalam perang Tujuh Tahun ternyata tidak menyelesaikan masalah yang harus dihadapi pemerintah Inggris di koloni Amerika. Bagi Inggris kemenangan dalam perang meyisakan hutang yang jumlahnya cukup besar, mencapai 130 juta Pound. Lebih dari pada itu, bertambahnya wilayah Inggris telah menambah beban baru yang harus ditanggung oleh pemerintah Inggris. Pemerintah mempunyai pandangan untuk meningkatkan besaran pajak yang harus dibayar penduduk Inggris. Namun penduduk Inggris juga menentang besarnya pajak yang harus mereka bayar demi perjuangan untuk daerah koloni. Akhirnya pemerintah Inggris membebani daerah koloni untuk turut serta meringankan beban keuangan yang dihadapi Inggris. Daerah-daerah koloni tersebut dipungut berbagai macam pajak tanpa melalui perundingan. Pajak tersebut terhimpun dalam berbagai aturan seperti : Undang-undang Gula (Sugar Act) pada tahun 1764, yang mana Undang-Undang ini mengatur tentang kenaikan pajak bagi gula yang masuk ke Amerika. Undang-Undang Keuangan (Currency Act) pada tahun 1764, yang mengatur tentang larangan pengeluaran uang bagi masing-masing daerah koloni. Undang-Undang Materai (Stamp Act) pada tahun 1765yang mengatur tentang pajak materai atas surat-surat kabar, pamflet, percetakan, dokumen-dokumen hukum, asuransi, surat perkapalan dan lisensi. Undang –undang ini mendapat reaksi yang luar biasa dari penduduk koloni Amerika.Penduduk koloni Amerika mulai beranggapan Inggris berusaha untuk memperlemah kondisi koloni Amerika.Para penduduk koloni melakukan protes dengan menyebarkan pamflet-pamflet profokatif untuk menentang pemberlakuan Undang-undang Materai dan mengadakan pemboikotan terhadap barang-barang Inggris. Sikap demikian yang memberikan dampak terhadap oerekonomian Inggris yang mulai melemah. Aksi protes terhadap Undang-Undang Materai merupakan langkah awal menuju arah revolusi. Karena mendapat aksi perlawanan yang begitu hebat oleh daerah koloni Amerika, Akhirnya Undang-Undang Materai dicabut pada tahun 1766. Undang-Undang Townshed pada tahun 1767 yang mengatur tentang pungutan atas gelas, timah, cat, kertas, dan hasil pungutan itu harus dipergunakan untuk membayar gaji para gubernur kerajaan. Undang–Undang Teh (Tea Act) pada tahun 1767, merupakan awal bencana bagi Inggris. Undang-undang ini mengatur tentang regukasi importing Teh di koloni Amerika. Pada tahun 1773, terjadi peristiwa Pesta Boston yang akhirnya merubah kebencian penduduk koloni Amerika menjadi sebuah gerakan yang menuntut sebuah pemerintahan yang Independen. Undang-undang Quebec Act pada tahun 1774 yang mengatur tentang jaminan bahasa, agama dan ketatanegaraan. patung liberty Gambar: Patung Liberty B. DIMULAINYA REVOLUSI AMERIKA Sebelum Proklamasi kemerdekaan Amerika diikrarkan, pertempuran antara kaum kolonis melawan pemerintahan Inggris sudah berlangsung setahun sebelumnya. Suasana akan meletusnya pertempuran antara koloni dan kerajaan Inggris mulai muncul dengan diadakannya kongres kontinental pertama pada tahun 1774 yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin dari rakyat Amerika. Dalam kongres pertama ini dahasilkan pernyataan hak-hak yang kemudian dikirimkan ke Inggris. Pernyataan hak tersebut tercantum bebebrapa tuntutan dan protes dari koloni yang salah satunya adalah protes mengenai diperkecilnya kemerdekaan dan kebebasan mereka oleh parlemebn dan mereka mengumumkan pemboikotan terhada barang-barang Inggris yang pengawasannya akan dijalankan oleh panitia keamanan tiap kota dan daerah. Sesuai dengan insrtuksi dari George III kepada Lord Nord yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi untuk koloni-koloni Amerika, pada 19 April 1775, Jenderal Gage mengirimkan pasukan Inggris yang cukup kuat yang beranggotakan 800 pasukan infantri dari kota Boston yang dipimpin oleh Kolonel Francis Smith untuk merebut gudang-gudang senjata yang telah didirikan oleh para pasukan sukarela. Setelah semalaman menempuh perjalanan pasukan Inggris mencapai desa Lexington dan bertemu pasukan pimpinan kapten John Parker. Ketika tanda bahaya dari Lexington dan Concord bergema, Kongres Kontinental kedua dilaksanakan di Philadelpihia, Pensylvania pada tanggal 10 Mei 1775. Pada tanggal 15 Mei, Kongres memutuskan untuk berperang dengan pihak Inggris, merubah milisi kolonial menjadi tentara kontinental dan menunjuk Kolonel George Washington dari Virginia sebagai pemimpin tertinggi pasukan Amerika. Sementara itu, Amerika kehilangan banyak korban jiwa di Bunker Hill, tepat diluar kota Boston. Kongres juga memerintahkan ekspedisi Amerika untuk bergerak ke arah utara , menuju Kanada pada musin gugur. Terlepas merebaknya konflik bersenjata, pemikiran-pemikiran pemisah sepenuhnya dari Inggris masih belum bisa diterima bagi sebagaian anggota kontinental. Pada bulan Juli, John Dickinson menulis sebuah resolusi yang dikenal dengan nama Petisi Ranting Zaitun yang memohon kepada raja untuk mencegah tindakan-tindakan permusuhan lebih lanjut hingga tercapai kesepakatan bersama. Petisi ini tidak dianggap dan Raja George III pada tanggal 23 Agustus 1775 mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut koloni-koloni berada dalam situasi pemberontakan. Perjuangan rakyat koloni Amerika mendapat bantuan dari Prancis dan Belanda. Bahkan Prancis mengirimkan pasukan dan senjata dibawah pimpinan Jenderal Laffayette tahun 1778. Kerjasama anatara Prancis dan pasukan kaum koloni menyebabkan Inggris semakin terdesak dan banyak bertahan. Akhirnya Perang berakhir dengan kemenangan berada di pihak koloni. Berakhirnya perang ditandai dengan menyerahnya pasukan Inggris pada tahun 1781 yang dipimpin Jenderal Cornwallis kepada Jenderal George Washington. washington Gambar: George Washington C. DEKLARASI KEMERDEKAAN 1776 Pada bulan Januari 1776, Thomas Paine seorang pemikir politik dan penulis yang datang ke Amerika dari Inggris pada tahun 1774, menerbitkan pamflet setebal 50 halaman bertajuk Common Sense. Namun masih ada yang harus diselesaikan yaitu memperoleh kesepakatan dari semua koloni untuk mencetuskan deklarasi secara resmi. Pada tanggal 10 Mei 1776, setahun setelah pertemuan pertama Kongres Kontinental Kedua sebuah resolusi telah disepakati yang meminta pemisahan diri. Deklarasi Kemerdekaan pada 4 Juli 1776 sebagian besar merupakan karya Jefferson. Deklarasi ini diangkat dari filosofi politik Perancis dan aliran pencerahan Inggris juga teori Kontrak Sosial dari John Locke. Untuk berjuang demi kemerdekaan Amerika adalah sama seperti berjuang mendapatkan suatu pemerintah yang didasrkan kesepkatan bersama sebagai ganti sebuah permintaan yang dipimpin seorang raja yang telah dengan satu dan lain cara menjadikan kita subyek kekuasaan hukum asing di luar konstitusi kita dan yang tidak diakui oleh hukum kita.Hanya pemerintah yang dibangun berdasarkan kesepakatan bersama yang dapat melindungi hak-hak asasi manusia untuk hidup, merdeka dan mengejar kebahagiaan. Maka berjuang demi kemerdekaan Amerika adalah berjuang atas nama hak dasar seseorang. D. DAMPAK REVOLUSI AMERIKA Revolusi memungkinkan Amerika merdeka dari Inggris dan telah mengubah beberapa keadaan kehidupan penduduk di Amerika. Dari aspek politik sudah tidak terdapat pegawai Inggris di Amerika lagi. Sistem pemerintahan masih menggunakan sistem Britain tetapi telah memberikan kekuasaan kepada negara-negara bagian untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Dari aspek sosial melalui deklarasi kemerdekaan banyak mengutarakan mengenai hak-hak kemanusiaan.Budak dibenarkan, selepas kemerdekaan setiap negeri kecuali Georgia telah mengurangi dan memberhentikan mengimport budak.Namun begitu di Amerika masih terdapat perbudakan. Dari aspek ekonomi Amerika menjadi bangsa yang besar dan berperan aktif dalam dunia perdagangan Sumber : http://pendidikan4sejarah.blogspot.com/2011/11/revolusi-amerika-tahun-1776.html

Revolusi Rusia

REVOLUSI RUSIA Dalam tulisan ini saya hanya ingin berbagi pengetahuan tentang sejarah revolusi Rusia, yang saya rangkum dalam poin-poin penting dari pelajaran sewaktu saya SMA. Karena Sejarah merupakan pelajaran favorit saya sewaktu kelas 2 SMA dulu. Mohon kritik dan sarannya apabila ada kekurangan dalam penulisan. A. Revolusi Rusia 1917 — Pada tahun 1917, rakyat Rusia memberontak terhadap pemimpin mereka Tsar. Atau bernama lengkap Tsar Nicholas II. — Hasilnya adalah sistem pemerintahan yang benar-benar baru dengan ideologi komunis yang seharusnya merupakan pemberian kekuasaan bagi kelompok biasa, tetapi hanya dikuasai oleh beberapa orang yang mengontrol negara dengan penuh teror. B. Latar Belakang Terjadinya Revolusi Rusia Sebab-sebab terjadinya revolusi Rusia 1917 antara lain karena : Ø Ketidaksukaan rakyat terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II. Ø Adanya perbedaan sosial yang mencolok antara kaum bangsawan dan rakyat. Ø Perubahan agraria yang tidak memberikan dampak pada para petani. Ø Kekalahan perang dengan Jepang pada tahun 1905, juga Ø Perbedaan sosial yang mencolok antara kehidupan Tsar dan para bangsawan yang mewah dengan kehidupan rakyat biasa yang kesulitan dan miskin. C. Jalannya Revolusi Rusia · Pada tahun 1905, kekalahan memalukan diderita oleh Rusia dalam perang melawan Jepang. · Pada Februari 1917 pemberontakan terjadi pada 23 – 25 Februari 1917. · Terjadi pemogokan dan demonstrasi besar-besaran di kota Pertograd, dan tentara yang diutus menghentikan demonstran malah berbalik mendukung demonstran. · Akhirnya 2 Maret 1917, Tsar Nicolas II dipaksa mengundurkan diri dan kemudian didirikan pemerintahan sementara (Vremennoye Pravitelstvo) yang dipimpin oleh kaum kadet. · Pada tanggal 2 – 3 Juni 1917 Pertograd diguncang oleh demonstrasi yang dilakukan oleh tentara, pelaut dan pekerja. · Akhirnya pada 24 Juni, kembali dibentuk pemerintahan koalisi kedua · Program pemerintahan kedua dipimpin oleh Karensky. Ialah yang menjunjung kembali kehormatan Rusia yang merosot akibat perang. · Setelah itu bentuk negaranya berubah menjadi Republik. · Untuk mengembalikan kehormatan Rusia, Karensky memutuskan untuk menyerang Jerman secara besar-besaran. Namun gagal karena tidak mendapat dukungan dari rakyat. · Keadaan dimanfaatkan oleh kaum Bolshevik, dengan cara diam-diam telah mempersiapkan pemberontakan jauh sebelumnya. Mereka membentuk pemerintahan sendiri tentara sendiri yang disebut Tentara Merah, dan menyebarkan propaganda antipemerintahan Borjuis · Sebelum menyerang Istana Musim Dingin, yang menjadi simbol kekuasaan pemerintahan, kaum Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin, terlebih dulu menguasai objek-objek vital seperti. · Jembatan · Pembangkit Listrik · Bank · Stasiun Kereta Api · Lenin melakukan pemberontakan bersenjata yang mendapat tantangan dari tokoh komunis Lev Kamenev dan Grigory Zinoviov. Namun suara mereka dapat dikalahkan oleh Lenin. D. Terjadinya Perang Saudara · Pada masa pemerintahan Lenin terjadi perang saudara (Grazhdanskaya Voina) antara tentara merah dan tentara putih. · Tentara putih adlaah para pendukung Tsar yang memberontak di bawah pimpinan Jendral Denikin dan Wrangler. · Tentara Merah adalah semua pasukan tentara Lenin. · Pasukan tentara putih mendapat dukungan dari negara-negara sekutu karena ingin menghalau meluasnya paham komunis. · Pada bulan Maret dan April 1918, pasukan negara-negara sekutu telah berada di teritori Rusia namun tidak memberi pengaruh apa-apa bagi Rusia. · 2 tahun kemudian, kemenangan menjadi milik tentara merah karena pasukan tentara asing terpisah-pisah sehingga dapat dipatahkan oleh tentara merah. · Akhirnya setelah perang saudara terbentuk 6 Republik yang berdaulat di wilayah bekas imperium Rusia, yakni Rusia, Ukraina, Belorusia, Armenia, dan Georgia. · Tanggal 30 Desember 1922 terbentuklah U.S.S.R yang dipimpin oleh Lenin. · Terjadi kekacauan ekonomi, karena banyak petani besar yang tidak mau menyerahkan hasil pertaniannya kepada pemerintah saat sistem ekonomi komunis berlaku. · Melihat hal tersebut, Lenin mengubah sistem ekonominya menjadi NPP atau New Political Policy. · Lenin meninggal 2 tahun setelah U.S.S.R. terbentuk tepatnya pada tahun 1924. · Terdapat dua tokoh yang dapat menggantikan Lenin, yakni Stalin dan Trotsky. Namun kedua tokoh ini memiliki pandangan yang berbeda. · Pada akhirnya Lenin digantikan oleh Stalin dengan struktur pemerintahannya yang menempatkan seluruh elemen negara di bawah kekuasaanya. · Kebijakan tersebut berakhir setelah Stalin meninggal pada tahun 1953. E. Dampak Revolusi Komunis · Munculnya pemerintahan satu Partai (Partai Komunis). · Timbulnya Soviet-Demokrasi sebagai lawan dari Liberal-Demokrasi. · Meluasnya Komunisme ke seluruh penjuru dunia. · Hingga saat ini, Komunisme merupakan faktor yang tidak dapat dilupakan dalam dunia politik dunia. sumber : http://michaeltholense.blogspot.com/2012/03/revolusi-rusia.html

Konflik-konflik Yang Pernah Terjadi Di Indonesia

KONFLIK YANG PERNAH MELANDA INDONESIA 1. Konflik Aceh Konflik vertikal Aceh punya akar sejarah panjang. Akar konflik berkait erat dengan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan elit sosial Aceh. Masalah yang terjadi di Aceh terutama bersifat ekonomi-politik dan sosiologi-politik ketimbang kesediaan rakyat Aceh bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh adalah wilayah yang paling bersemangat untuk berdiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 1947, rakyat Aceh menyumbangkan dua pesawat komersial kepada pemerintah pusat. Selain itu, mereka juga menyumbang sejumlah dana operasional bagi negara muda, serta pemberian izin pada pemerintah pusat untuk menggunakan tanah Aceh sebagai air base penerbangan diplomasi Indonesia ke luar negeri guna mencari dukungan dunia internasional bagi kemerdekaan Indonesia Bahkan, dua bulan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, rakyat Aceh membuat maklumat berbunyi berdiri di belakang maha pemimpin Soekarno. Maklumat ini diantaranya ditandatangani Teungku Daud Beureueh, tokoh karismatik Aceh. Secara historis pula, kehendak Aceh berdiri di dalam Indonesia telah berproses lama. Antaranya lewat interaksi Sarekat Islam yang membuka cabangnya di Aceh tahun 1916, Insulinde tahun 1918, Sarekat Aceh tahun 1918, berdirinya sekolah-sekolah Islam formal-modern sejak 1919, pengiriman pemuda-pemuda Aceh ke sekolah Muhammadiyah di Jawa, dan berdirinya Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang progresif tahun 1939. Seluruh proses ini, intinya, mendorong rakyat Aceh familiar dengan konteks sosial Indonesia sehingga melahirkan dukungan politik dan sosial bagi eksistensi negara Republik Indonesia Masalah mulai muncul sejak hadirnya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Pasca penangkapan Sukarno-Hatta oleh Belanda, pejabat PDRI – di bawah tekanan Belanda – mengangkat dua Gubernur Militer. Salah satu dari mereka adalah Teungku Daud Beureueh, yang memerintah Daerah Militer Istimewa Aceh, Langkat, dan Tanah Karo untuk kemudian dibentuk pula Provinsi Aceh dengan Teungku Daud Beureueh selaku gubernurnya. Selepas PDRI, berlaku negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, RIS tidak memasukkan Aceh sebagai sebuah provinsi mandiri seperti PDRI dahulu ke dalam konstitusinya. Aceh hanya dijadikan salah satu karesidenan, bagian dari provinsi Sumatera Utara. Perubahan ini mendorong munculnya kekecewaan di kalangan tokoh sosial Aceh, sehingga menganggapnya sebagai bentuk kurang amanahnya pemimpin Indonesia atas Aceh. Sebagai reaksi politik, Teungku Daud Beureueh terpaksa memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia tahun 1953. Negara Islam Indonesia ini sebelumnya telah diproklamasikan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tahun 1948. Pemisahan yang dilakukan Aceh adalah demi mempertahankan keunikannya. Konflik elit politik nasional di Aceh usai tanggal 26 Mei 1959 saat Aceh diberi status Daerah Istimewa dengan otonomi luas, utamanya dalam bidang adat, agama, dan pendidikan. Selain kekecewaan pada pemerintah pusat, konflik juga muncul akibat marjinalisasi identitas kultural masyarakat Aceh. Sebagai komunitas politik dan sosial otonom pra kolonial, Aceh punya konsep khas tentang budaya mereka (terkait agama Islam) yang berkembang sejak masa kesultanan Samudera Pasai. Identifikasi kultural yang lekat pada agama Islam mendorong negosiasi politik antara pimpinan Aceh dengan pemerintah awal Indonesia untuk menyelenggarakan syariat Islam di wilayah Aceh. Konflik kembali meruyak setelah pada tahun 1974 pemerintah pusat menerbitkan UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU No.5 tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa. Kedua undang-undang ini dianggap mengancam kekhasan sosio-kultural Aceh. Struktur administrasi baru masyarakat Indonesia juga harus diterapkan di Aceh sehingga merombak lembaga-lembaga adat yang telah ada sejak lama. Untuk menjamin penetrasi UU tersebut, pemerintah pusat menciptakan jaringan elit lokal sebagai perpanjangan tangan dari elit pusat. Selain problem identitas kultural, Aceh pun mengeluhkan eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Tekanan pemerintah Orde Baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi mendorong eksploitasi besar-besaran atas pabrik LNG Arun dan pupuk Iskandar Muda. Lewat eksploitasi tersebut, Indonesia mampu keluar selaku eksportir LNG terbesar dunia dan 90% hasil pupuk yang dihasilkannya di Aceh mampu digunakan sebagai komoditas ekspor penghasil devisa negara. Eksploitasi lalu mendatangkan masalah saat terjadi reduksi pengembalian profit ekonomi dari pusat ke Aceh. Tahun 1993, LNG Aceh menyumbang 6.664 trilyun rupiah pada pemerintah pusat, sementara yang kembali ke Aceh hanya 453,9 milyar rupiah. Lebih ironis lagi, survey BPS 1993 menemukan fakta bahwa Aceh memiliki desa miskin terbesar di Indonesia yaitu 2275 desa. Gencarnya pembangunan pabrik untuk eksploitasi alam berdampak pada meningkatnya kaum pendatang ke Aceh, utamanya dari Jawa. Para pendatang ini dianggap – dari kamata para pengelola pabrik – lebih profesional. Ketimpangan rekrutmen pekerja ini mendorong munculnya prejudis di kalangan Aceh atas pendatang sehingga memperkuat jargon anti Jakarta yang terkembang dalam Gerakan Aceh Merdeka. Di lain pihak, masyarakat Aceh secara rasional mulai menyadari bahwa hasil tambang (gas dan minyak bumi) mereka telah tereksploitir dan profitnya lebih banyak dibawa ke pusat ketimbang dikembalikan ke daerah. Bukti bahwa konflik Aceh belum usai adalah seorang tokoh Aceh, Hasan Datuk di Tiro, mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 1976, dengan propaganda anti Jawa. Berdirinya GAM merupakan sebuah katup pelepasan rangkaian faktor pendorong konflik di Aceh. Manifestasi konfliknya bersifat vertikal, yang direpresentasikan konflik militer antara GAM versus ABRI (saat itu). Lebih tinggi lagi, konflik daerah versus pusat. Dalam konflik ini, Aceh dimasukkan ke dalam Daerah Operasi Militer (DOM). Sikap pusat ini bukannya melemahkan GAM, justru sebaliknya, memperkuat justifikasi atas eksisnya eksploitasi pusat terhadap Aceh dan membenarkan gerakan mereka. Pemberlakuan DOM mengindikasikan resolusi konflik yang state-centric, di mana kekuatan militer digelar sejak tahun 1970-an. Resolusi konflik tidak kunjung meredakan konflik, karena sifatnya reaktif, tidak menyentuh akar konflik, dan didominir penggunaan kacamata pemerintah pusat. Hanya penyelesaian bersifat dialogis, tenang, dan saling pengertian saja yang mampu menyelesaikan larutan konflik Aceh. Lambang Trijono menulis, setelah mengambil momentum bencana Tsunami Aceh 2004, pemerintah Indonesia kembali membuka dialog perdamaian dengan tokoh-tokoh GAM.[9] Puncaknya adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) oleh Pemerintah Republik Indonesia (diwakili Menkumham Hamid Awaludin), Gerakan Aceh Merdeka (diwakili Malik Mahmud selaku Pimpinan Delegasi GAM) dan Martti Ahtisaari (mantan Presiden Finlandia, ketua dewan direktur Crisis Management Initiative sebagai fasilitator) pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Dalam butir 1.1.2.a MOU tersebut, Aceh berwenang mengatur semua sektor publik kecuali hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasan kehakiman, dan kebebasan beragama yang seluruhnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Selain itu, pasal 1.1.4. mengakui batas wilayah propinsi Aceh sesuai yang berlaku sejak 1 Juli 1956. Juga disepakati bahwa Qanun Aceh akan kembali disusun guna menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh. Aceh juga berhak menggunakan simbol-simbol bendera, lambang, dan himne sendiri. Di bidang ekonomi, Aceh – secara unilateral – berhak memperoleh dana lewat hutang luar negeri, bahkan menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia). Aceh juga berhak menguasai 70% semua hasil yang diperoleh dari cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya di wilayah darat dan laut Aceh, baik saat penandatangangan MOU maupun di masa mendatang. Dalam masalah keamanan, GAM sepakat untuk mendemobilisasi 3.000 pasukan militernya, dengan mana anggota GAM tidak lagi menggunakan seragam, emblem, atau simbol militer mereka sendiri setelah penandatangan Nota Kesepahaman. GAM juga sepakat menyerahkan persenjataan sejak 15 September 2005 dan selesai 31 Desember 2005. Jumlah tentara organik pemerintah yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Jumlah polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang. Kini, merupakan tugas seluruh pihak, baik pemerintah daerah Aceh, rakyat Aceh, pemerintah Republik Indonesia, dan seluruh warganegara Indonesia untuk mempertahankan keberhasilan perdamaian yang telah dicapai dengan susah payah. Kini Aceh harus membangun, terlebih setelah hentakan Tsunami dan konflik berlarut-larut yang terjadi selama ini. 2. Konflik Papua Akar konflik vertikal Papua relatif mirip Aceh, terutama karakter diametralnya dengan pemerintah pusat. Papua masuk ke wilayah Indonesia pada 1 Mei 1963 berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda di New York pada 15 Agustus 1962. Kedaulatan Indonesia atas Papua kembali ditegaskan lewat Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang berlangsung pada Juli-Agustus 1969. Sejak saat itu Papua terus dilanda gejolak separatisme hingga kini. Jika di Aceh ada GAM, maka di Papua ada OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang berdiri tahun 1964.[11] Manuver awal OPM terjadi tahun 1965 di Ransiki, Manokwari, tatkala Indonesia tengah berada dalam krisis politik 1965-1966. Aktitivitas umum OPM adalah manuver-manuver sporadis untuk menyerang pos-pos polisi dan tentara, sabotase sarana vital dan strategis seperti Freeport, menyerang transmigran, atau penghasutan massa. Esther Heidbuchel menyebutkan, konflik Papua dapat dirunut kepada faktor-faktor berikut :[12] Kurang mulusnya pelaksanaan Pepera yang pernah diadakan Indonesia tatkala mengambil alih Papua dari Belanda, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik yang dilakukan pasukan Indonesia, utamanya dalam penegakkan hukum atas mereka, Pengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat asli Papua. Ini termasuk marginalisasi sosial ekonomi mereka serta terbentuknya stereotip yang mendiskreditkan orang Papua.[13] Dalam perkembangan kemudian, masih menurut Heidbuchel, tersedia tiga jalan yang penyelesaian konflik. Jalan pertama adalah Merdeka, yang dimotori OPM. Komposisi mereka yang pro kemerdekaan terdiri atas rakyat biasa berpendidikan rendah, OPM, dan sebagian kecil elit terdidik Papua. Jalan kedua, pro Indonesia yang kini menduduki status quo. Kelompok ini didukung kaum migran (orang-orang dari luar Papua) yang menetap di Papua, sebagian elit terdidik Papua, dan sebagian elit pemerintah pusat. Jalan ketiga adalah Otonomi Khusus, yang didukung mayoritas elit Papua, mayoritas elit pemerintah pusat, komunitas-komunitas agama, dan LSM. Jalan ketiga, Otonomi Khusus, secara formal disepakati lewat terbitnya Undang-undang Nonmor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang diundangkan Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 21 Nopember 2001. Namun, kesulitan utamanya adalah realisasi amanat undang-undang ke dalam dunia nyata.[14] Kendati punya sumber daya alam yang melimpah, Provinsi Papua tercatat sebagai provinsi termiskin di Indonesia: Alamnya kaya tetapi mayoritas penduduk aslinya miskin, bahkan sangat miskin.[15] Ans Gregory da Iry merilis hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang selama beberapa tahun mengadakan riset atas konflik Papua.[16] Tim peneliti merangkum empat hal pokok yang harus dipikirkan oleh pemerintah pusat di Papua. Pertama, marginalisasi ekonomi dan tindakan diskriminatif dalam pembangunan ekonomi terhadap orang asli Papua sejak tahun 1970, yang hasilnya membuat mereka kalah bersaing dengan pendatang. Kedua, pemerintah kurang berhasil melakukan pembangunan Papua, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketiga, belum ada kesamaan paradigma seputar sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia. Keempat, belum adanya rekonsiliasi serta pertanggungjawaban formal dalam kasus-kasus kekerasan atas masyarakat Papua oleh negara di masa lalu. Pembangunan yang timpang adalah salah satu variabel kunci yang membuat Papua terus bergolak. Padahal, UU Otonomi Khusus secara obyektif membuka ruang besar bagi rakyat Papua untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerahnya. Banyak kalangan di Papua menghendaki proses pembangunan yang memberi peran besar pada empat pilar kepemimpinan lokal yang terdiri atas: Pemerintah lokal, pemimpin adat, pemimpin agama, dan kaum perempuan.[17] Komisi yang khusus menyelidiki proses penyelesaian konflik Papua bentukan pemerintah dan masyarakat sampai pada kesimpulan bahwa kunci bagi perdamaian dan kemajuan di Papua adalah penerapan secepatnya UU Otonomi Khusus Papua No. 21 tahun 2001.[18] 3. Konflik Maluku Hasbollah Toisuta menyatakan, dalam hal varian konfliknya, konflik Maluku berbeda dengan konflik Aceh. Pertama, di Maluku terdapat konflik vertikal bernuansa agama. Kedua, di Maluku juga terdapat konflik vertikal bernuansa ideologi yang direpresentasikan konflik RMS versus pemerintah pusat.[19] Konflik yang disoroti dalam tulisan ini adalah jenis yang kedua, konflik vertikal vis a vis pemerintah pusat. Transisi politik di negara manapun, rentan bagi menguatnya kecenderungan segregasi atau dalam konteks negara kesatuan, separatisme. Ini terjadi di Maluku pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 27 Desember 1949, secara resmi Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan wilayah kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Pemerintahan RIS tidak bertahan lama melainkan hanya beberapa minggu saja. Namun, efeknya berdampak panjang. Oleh pendukung persatuan Indonesia, RIS dibaca sebagai strategi Belanda untuk terus berkuasa di Indonesia dengan cara lama: Divide et Impera. Kendati telah berbentuk RIS, negara-negara yang tergabung ke dalamnya tetap memiliki kecenderungan kuat untuk memasukkan diri ke dalam NKRI kecuali negara Sumatera Timur dan Indonesia Timur. Di negara Indonesia Timur, banyak warga Maluku awalnya terintegrasi baik dengan administrasi kolonial Belanda. Mereka menikmati status quo yang menguntungkan, yang jika terjadi peralihan rezim, maka keuntungan relatif tersebut diprediksi akan menghilang. Selain itu, pimpinan negara Indonesia Timur menganggap pemerintah Republik Indonesia didominasi kaum Muslim, Jawa, dan tokoh-tokoh yang mereka pandang berhaluan politik kiri.[20] Di Indonesia Timur inilah kemudian terjadi bentrokan antara serdadu kolonial dengan satuan-satuan Republik di Makassar. Pemerintahan RIS Indonesia Timur dicurigai sebagai dalang bentrokan. Pada bulan Mei dibentuklah kabinet baru Indonesia Timur dengan tujuan membubarkan RIS dan meleburkan negara-negara yang tergabung di dalamnya ke dalam Republik Indonesia. Sebelumnya, tanggal 25 April 1950, dr. C.R.S. Soumokil mempromosikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Proklamasi Kemerdekaan Maluku Selatan ditandatangani J.H. Manuhutu dan A. Wairisal.[21] Pemerintah segera melakukan serangan politik dan militer kepada negara sempalan ini dan menguasai keadaan. Karena rekannya (Indonesia Timur) lumpuh, Sumatera Timur tidak punya pilihan kecuali bergabung ke dalam Republik Indonesia.[22] Sayangnya, anasir RMS tidak begitu saja menerima kenyataan. Banyak di antara mereka melarikan diri ke negeri Belanda dan Eropa Barat lain. Ruth Saiya mencatat, dukungan atas RMS tahun 1950 silam datang dari lintas komunitas agama. Namun, secara keseluruhan dukungan tersebut hanya berasal dari sebagian kecil masyarakat Maluku saja.[23] Bagi pendukungnya, RMS adalah bentuk nasionalisme Maluku saat Republik Indonesia dianggap hendak dijadikan negara berasas Islam. Bagi para pendukungnya, RMS bukan Islamis juga bukan Kristenis sebab di Maluku hubungan Kristen dan Islam adalah hubungan persaudaraan.[24] Jika pernyataan-pernyataan sebelumnya dianggap benar, maka sesungguhnya kemunculan RMS merupakan bentuk kegamangan para elit politik lokal dalam menghadapi transisi politik yang cukup cepat pasca kemerdekaan Indonesia. RMS adalah konflik sebagian kecil elit lokal Maluku dalam menghadapi sikap-sikap pemerintah pusat. Puncak revivalisasi RMS (dalam bentuk baru) terjadi saat transisi politik 1998-1999 dengan munculnya organisasi Front Kedaulatan Rakyat Maluku (FKM) yang dimoderatori Alex Manuputty. FKM kerap dipautkan dengan RMS atau paling tidak, neo-RMS. Oleh para provokator, RMS ditambahi embel-embel agama tertentu sehingga situasi politik lokal dan nasional mudah memanas. Deklarasi Malino II untuk Maluku ditandatangani 11–12 Pebruari 2002 oleh tiga puluh lima perwakilan Islam, tiga puluh lima pejabat pemerintah beragama Kristen, pemimpin politik, kepala desa, serta tokoh-tokoh komunitas Kristen dan Islam. Dalam butir ke-3 deklarasi, para penandatangan sepakat untuk menolak dan melawan setiap jenis gerakan separatis, termasuk aspirasi pembentukan Republik Maluku Selatan.[25] Demikianlah, secara antropologis, gerakan RMS ditutup oleh masyarakat Maluku sendiri. Bahkan, pemerintah Republik Indonesia secara serius menyikapi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam Deklarasi Malino II dengan mengeluarkan Keppres No. 38 tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku tanggal 6 Juni 2002 yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri. Tim Penyelidik bertugas mencari keterkaitan antar berbagai peristiwa dan issue yang diduga menjadi penyebab kerusuhan Maluku, meliputi: Peristiwa 19 Januari 1999; issue tentang Republik Maluku Selatan; issue Kristen RMS; issue Laskar Kristus; issue Forum Kedaulatan Maluku; issue Laskar Jihad; issue pengalihan agama secara paksa; issue tentang pelanggaran hak asasi manusia, dan; berbagai peristiwa pelanggaran hukum yang terkait erat dengan kerusuhan Maluku.[26] Tim tersebut beranggotakan empat belas orang lintas agama dan suku bangsa, menjalankan tugasnya di provinsi Maluku bekerja sama dengan Gubernur Maluku. Di awal kemunculannya, RMS lebih merupakan kegamangan elit Maluku Selatan akan privilese-privilese yang mereka terima (status quo) tatkala Belanda berkuasa, serta tatkala Negara Indonesia Timur beroperasi singkat. Di masa Indonesia merdeka, terlebih pasca transisi politik 1998-1999, isu RMS merupakan katup lepasan resahnya warga Maluku Selatan atas fenomena konflik yang terus berlarut di Maluku. RMS merupakan isu faktual, yang kendati kecil kekuatan politik riilnya serta minim dukungan, tetapi karena di-blow-up oleh pemberitaan media massa jadi seolah-olah besar. Dengan demikian, perlu kerjasama yang terpadu antara pemerintah, tokoh-tokoh Maluku, dan kalangan media massa untuk melokalisir isu RMS hingga ke tataran yang paling rendah. Contoh upaya RMS melakukan blow-up isu tatkala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional tanggal 29 Juni 2007 di Lapangan Merdeka, Ambon.[27] Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa Harganas atau Insiden Cakalele. Sekelompok penari berhasil mengelabui petugas keamanan lalu menghadirkan tari Cakalele disertai pengibaran bendera Benang Raja, simbol perjuangan Republik Maluku Selatan, di depan Presiden. Seperti telah ditebak, segera setelah peristiwa tersebut, media massa mengkonsumsinya sebagai berita laris-manis sehingga kembali RMS mendapat perhatian nasional dan mempertahankan eksistensinya sebagai wacana politik. 4. Kerusuhan etnis di Ambon tahun 1999 Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon-Lease sejak Januari 1999 telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Hingga 2 September 1991 setidaknya telah tercatat 1.132 korban tewas, 312 orang luka parah, 142 orang luka ringan. Sebanyak 765 rumah, 195 ruko serta puluhan kendaraan hancur dibakar. Di samping itu 100.000 ribu orang sudah meninggalkan tempat tinggalnya dan sedikitnya 30.000 orang menjadi pengungsi di 60 kamp penampungan, khususnya di kota Ambon dan sekitarnya. Transportasi, khususnya transportasi udara, terhenti; harga-harga kebutuhan pokok kian melonjak dan persediaan makanan menipis; kegiatan pendidikan terhenti.[1] Tidak ada yang tahu bahwa orang ambon sebagai daerah yang sangat sentral peranannya dalam masa kolonial belanda dulu, dimana daerah ini banyak digunakan sebagai agen tentara oleh kolonial. Sehingga tidak heran masih banyak orang ambon yang masih tidak ingin berintegrasi dalam Indonesia karena mereka sudah terlalu “enak” di ayomi oleh bangsa Belanda. Pada saat sekarang bangsa Ambon banyak memeluk agama Islam dan Kristen. Jumlah pemeluk agama Islam sedikit lebih banyak, dan mereka umumnya lebih terampil dalam bidang perdagangan dan ekonomi umumnya. Sedangkan orang Ambon pemeluk agama Kristen lebih banyak memilih pekerjaan sebagai pegawai negeri dan tentara.[2] Sehingga tidak heran bahwa awal dari kerusuhan ini tidak lain berawal dari sentimen agama yang diprovokasi oleh masing-masing agama, mengingat kecenderungan di masing-masing agama sama banyak. Konflik pertama-tama dipicu oleh kejadian pertengkaran personal antara seorang sopir angkutan umum dan seorang pemuda yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat Ambon pada umumnya. Ada dua versi, dari Islam dan Kristen, yang beredar di masyarakat. Pertengkaran personal ini kemudian meluas menjadi pertikaian antar kelompok agama dan suku yang meledak menjadi kerusuhan. Seorang saksi korban bernama Amir (bukan nama sebenarnya), warga Muslim di kampung Batu Merah Dalam, menyatakan bahwa sekitar pukul 15.30, 9 Januari 1999 dia tak memperhatikan sama sekali apa yang sebenarnya terjadi, karena pertengkaran kecil-kecilan antara warga Muslim dan Kristen sudah begitu biasa. Tapi pada pukul 16.00, serombongan besar massa datang dan menyerang. Mereka menyeberang jembatan dan masuk ke kampung dalam jumlah besar. Amir mengatakan dia tinggal di kampung Batu Merah seumur hidupnya, dan dia hampir mengenal semua wajah warga kampung itu. Tapi dia sama sekali tidak mengenal wajah orang yang memimpin rombongan besar massa penyerang itu. Dia yakin orang itu bukan orang Batu Merah. Sekitar lima orang di muka rombongan itu mengenakan kain putih pada lengan mereka. Amir lalu menelpon ke pihak polisi militer, tapi mereka menjawab bahwa mereka sudah menyerahkan persoalan itu ke polisi biasa. Mereka sendiri mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa, karena hari itu hari libur lebaran, tidak ada orang masuk kerja. Amir mengatakan, di antara rombongan massa itu dia melihat sekitar 10 orang intel berpakaian preman. Seorang di antaranya meletuskan tembakan ke udara, tetapi tidak ada hasil. Rombongan massa itu terus maju. Rombongan massa berhenti di depan bengkel mobil yang terletak di bagian bawah dari rumahnya. Mereka rupanya menemukan kain-kain lap kotor berlumuran minyak. Mereka menyulut kain-kain itu, lalu dengan menggunakan parang-parang panjang, mereka menyulut bagian-bagian lain dari bengkel sehingga api masuk ke dalam rumah. Rumah Amir juga dibakar sampai rata dengan tanah, seperti semua rumah yang ada di Batu Merah. Orang-orang itu juga berteriak bahwa mesjid Batu Merah sudah dibakar, meskipun sebetulnya masjid itu belum tersentuh sama sekali. Kerusuhan Ambon priode kedua yang diawali dengan pecahnya kerusuhan di pulau Saparua pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 1999 menurut hasil investigasi sementara diakibatkan oleh dendam dan rekayasa pihak-pihak tertentu. Setelah pecahnya kerusuhan di Desa Siri Sori Islam, Desa Ullath, Siri Sori Amalatu dan juga kota Saparua pada tanggal 15 dan 16 Juli 1999, maka pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 1999 mulai terjadi kegiatan lempar-melempar batu antara pihak Muslim dan pihak Kristen di Desa Poka dan daerah sekitarnya Gang Diponegoro Kota Ambon. Pristiwa saling lempar-melempar batu di sekitar Perumnas Poka tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembakaran atas rumah-rumah warga Kristen oleh warga Muslim di kompleks Perumnas Poka yang kemudian dibalas dengan pembakaran rumah-rumah termasuk rumah-rumah Dosen Muslim di Desa Poka dan Kompleks Universitas Pattimura oleh warga Kristen. Bersamaan dengan itu warga Kristen sekitar Kudamati melakukan aksi pembalasan pembakaran dan pembantaian terhadap warga Muslim suku Buton di daerah Wara (Kramat Jaya) yang berada di sekitar Kompleks TVRI Gunung Nona dan perkampungan warga Muslim Banda Eli di OSM Ambon yang mengakibatkan beberapa buah rumah terbakar dan puluhan korban meninggal dunia. Dari peristiwa ini kerusuhan mulai melebar ke mana-mana hampir di seantero Kotamadya Ambon dan daerah-daerah pinggirannya. Dari hasil investigasi, ternyata mulai hari Selasa, tanggal 27 Juli 1999 kerusuhan pecah antara lain di Desa Rumahtiga (tetangga Desa Poka), dimana hampir sebagian besar rumah-rumah penduduk warga Muslim dibakar dan dimusnahkan oleh penduduk yang beragama Kristen. Demikian juga di Kompleks Pemda II dan Perumahan Pemda I terjadi pembakaran, pengrusakan dan penjarahan besar-besaran terhadap rumah-rumah warga Kristen oleh warga Muslim. Sedangklan di kota Ambon pusat pertokoan di jalan A.Y. Patty mulai dari toko Dunia Musik bersebelahan dengan Mesjid Al-Fatah hingga lorong toko kaca mata Optical Maluku hingga Bank Lippo dibakar dan dirusak oleh masa Muslim, demikian juga beberapa rumah penduduk di Mardika. Sementara itu pusat pertokoan di sekitar pantai pasar ikan lama (belakang Ambon Plaza) dibakar habis oleh masa Kristen. Kerusuhan akhirnya berlanjut di wilayah-wilayah lain seperti di Galala dan Hative Kecil, Lata, Lateri dan Passo hingga Desa Waai, bahkan di dalam kota Ambon masa Muslim yang datang dari Waihaong sempat menyerang dan membakar Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Maluku, Kompleks Dok Wayame dan kapal yang ada di dalam kompleks tersebut serta rumah-rumah penduduk yang ada di sekitarnya. Dalam kerusuhan ini seperti ada yang memberi komando, terjadi akumulasi masa secara besar-besaran seperti yang terjadi di Desa Poka, Rumahtiga dan Kota Jawa. Masa Islam dari Jasirah Leihitu sempat menyebrang gunung dan ikut bergabung dengan masa Islam di Poka, Taeno (Rumahtiga) dan Kota Jawa untuk menyerang warga Kristen. Demikian juga masa dari kota Ambon yang sempat bergabung dengan masa Desa Poka dan Desa Rumahtiga yang beragama Kristen untuk menghadapi masa Muslim. Sayangnya aparat keamanan tidak bersikap jujur dan adil. Di Desa Poka misalnya aparat keamanan mencoba menahan warga Kristen yang ingin mempertahankan diri, sementara mereka membiarkan masa Muslim merusak, membakar dan menjarah rumah-rumah penduduk. Demikian juga di Tanah Lapang Kecil dari lantai atas Gedung Telkom aparat keamanan menembak masa Kristen di sekitar pasa kaget Batu Gantung (depan Sekretariat GMKI), malah memimpin permbakaran rumah, gedung pemerintah dan kompleks Dok Wayame di Tanah Lapang Kecil. Dalam peristiwa kerusuhan kali ini ratusan bom dan senjata rakitan, juga alat tajam lainnya telah dipergunakan untuk membumihanguskan rumah-rumah penduduk dan membunuh serta melukai ratusan penduduk. 5. Konflik Poso Konflik di poso adalah salah satu konflik yang ada di Indonesia yang belum terpecahkan sampai saat ini. Meskipun sudah beberapa resolusi ditawarkan, namun itu belum bisa menjamin keamanan di Poso. Pelbagai macam konflik terus bermunculan di Poso. Meskipun secara umum konflik-konflik yang terjadi di Poson adalah berlatar belakan agama, namun kalau kita meneliti lebih lanjur, maka kita akan menemukan pelbagai kepentingan golongan yang mewarnai konflik tersebut. Poso adalah sebuah kabupaten yang terdapat di Sulawesi Tengah. Kalau dilihat dari keberagaman penduduk, Poso tergolong daerah yang cukup majemuk, selain terdapat suku asli yang mendiami Poso, suku-suku pendatang pun banyak berdomisili di Poso, seperti dari Jawa, batak, bugis dan sebagainya. Suku asli asli di Poso, serupa dengan daerah-daerah disekitarnya;Morowali dan Tojo Una Una, adalah orang-orang Toraja. Menurut Albert Kruyt terdapat tiga kelompok besar toraja yang menetap di Poso. Pertama, Toraja Barat atau sering disebut dengan Toraja Pargi-Kaili. Kedua adalah toraja Timur atau Toraja Poso-Tojo, dan ketiga adalah Toraja Selatan yang disebut juga denga Toraja Sa’dan. Kelompok pertama berdomisili di Sulawesi Tengah, sedangkan untuk kelompok ketiga berada di Sulawesi Selatan. Untuk wilayah poso sendiri, dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah Poso tojo yang berbahasa Bare’e dan kedua adalah Toraja Parigi-kaili. Namun untuk kelompok pertama tidak mempunyai kesamaan bahasa seperti halnya kelompok pertama. Kalau dilihat dari konteks agama, Poso terbagi menjadi dua kelomok agama besar, Islam dan Kristen. Sebelum pemekaran, Poso didominasi oleh agama Islam, namun setelah mengalami pemekaran menjadi Morowali dan Tojo Una Una, maka yang mendominasi adala agama Kristen. Selain itu masih banyak dijumpai penganut agama-agama yang berbasis kesukuan, terutama di daerah-daerah pedalaman. Islam dalam hal ini masuk ke Sulawesi, dan terkhusus Poso, terlebih dahulu. Baru kemudian disusul Kristen masuk ke Poso. Keberagaman ini lah yang menjadi salah satu pemantik seringnya terjadi pelbagai kerusuhan yang terjadi di Poso. Baik itu kerusuhan yang berlatar belakang sosial-budaya, ataupun kerusuhan yang berlatarbelakang agama, seperti yang diklaim saat kerusuhan Poso tahun 1998 dan kerusuhan tahun 2000. Agama seolah-olah menjai kendaraan dan alasan tendesius untuk kepentingan masing-masing. Awal konflik Poso terjadi setelah pemilihan bupati pada desember 1998. Ada sintimen keagamaan yang melatarbelakangi pemilihan tersebut. Dengan menangnya pasangan Piet I dan Mutholib Rimi waktu tidak lepas dari identitas agama dan suku[1].Untuk seterusnya agama dijadikan tedeng aling-aling pada setiap konflik yang terjadi di Poso. Perseturuan kecil, semacam perkelahian antar persona pun bisa menjadi pemicu kerusuhan yang ada di sana. Semisal, ada dua pemuda terlibat perkelahian. Yang satu beragama islam dan yang satunya lagi beragama Kristen. Karena salah satu pihak mengalami kekalahan, maka ada perasaan tidak terima diantara keduanya. Setelah itu salah satu, atau bahkan keduanya, melaporkan masalah tersebut ke kelompok masing-masing, dan timbullah kerusuhan yang melibatkan banyak orang dan bahkan kelompok. Sebelum meletus konflik Desember 1998 dan diikuti oleh beberapa peristiwa konflik lanjutan, sebenarnya Poso pernah mengalami ketegangan hubungan antar komunitas keagamaan (Muslim dan Kristen) yakni tahun 1992 dan 1995. Tahun 1992 terjadi akibat Rusli Lobolo (seorang mantan Muslim, yang menjadi anak bupati Poso, Soewandi yang juga mantan Muslim) dianggap menghujat Islam, dengan menyebut Muhammad nabinya orang Islam bukanlah Nabi apalagi Rasul. Sedangkan peristiwa 15 Februari 1995 terjadi akibat pelemparan masjid dan madrasah di desa Tegalrejooleh sekelompok pemuda Kristen asal desa Mandale. Peristiwa ini mendapat perlawanan dan balasan pemuda Islam asal Tegalrejo dan Lawanga dengan melakukan pengrusakan rumah di desa Mandale. Kerusuhan-kerusuhan ”kecil” tersebut kala itu diredam oleh aparat keamanan Orde Baru, sehingga tak sampai melebar apalagi berlarut-larut. Memang, setelah peristiwa 1992 dan 1995, masyarakat kembali hidup secara wajar. Namun seiring dengan runtuhnya Orde Baru, lengkap dengan lemahnya peran ”aparat keamanan” yang sedang digugat disemua lini melalui berbagai isu, kerusuhan Poso kembali meletus, bahkan terjadi secara beruntun dan bersifat lebih masif. Awal kerusuhan terjadi Desember 1998, konflik kedua terjadi April 2000, tidak lama setelah kerusuhan tahap dua terjadi lagi kerusuhan ketiga di bulan Mei-Juni 2000. konflik masih terus berlanjut dengan terjadinya kerusuhan keempat pada Juli 2001; dan kelima pada November 2001. Peristiwa-peristiwa tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga kerusuhan-kerusuhan dicermati dalam konteks jilid satu sampai lima.[2] Namun pola konflik Poso terlalu kompleks untuk dianalisis hanya berdasar urutan itu, mengigat intensitas dan ekstensitas wilayah dan pelaku konflik antar tahap memperlihatkan perbedaan yang sangat mendasar. Terdapat beberapa pola kerusuhan yang dapat dilihat pada kerusuhan di Poso. Pertama, kerusuhan di Poso biasanya bermula terjadi di Poso kota dan selanjurnya merembet ke daerah-daerah sekitar Poso. Wilayah Poso kota keberadaan komposisi agama relative berimbang dan sama. Kedua, kerusuhan yang terjadi di pusat kota diikuti dengan mobilitas masa yang cukup besar, yang berasal dari luar Poso, bahkan berasal dari luar kabupaten Poso. Ketika kerusuhan pertama dan kedua meletus, massa memasuki kota Poso berdatangan dari kecamatan Ampana, kecamatan Parigi, lage, Pamona, dan bahkan dari kabupaten Donggala. Ketika kerusuhan ketiga pun meletus, mobilisasi masssa bahkan semakin membludak, dan jauh lebih besar dari massa yang datang pada kerusuhan pertama dan kedua. Pola ketiga adalah kerusuhan selalu ditandai dengan pemakaian senjata tajam, baik itu benda tumpul, pedang, parang, bahkan senjata api. Informasi yang didapat banyak mengakana bahwa kebanyakan korban tewas karena sabetan pedang/parang, benturan denga benda keras, dan lain sebagainya. Selain itu bukti yang mengatakan bahwa pada kerusuhan april 2000 diinformasikan 6 korban tewas disebabkan oleh berondongan senjata api. Pola keempat adalah kesalahpahaman informasi dari keduabelah pihak. Pada kerusuhan pertama, dimulai dengan perkelahian antara dua pemuda Islam dan Kristen, yang kemudian di blow up menjadi konflik dua golongan agama. Konflik kedua berakar dari perkelahian dua kelompok pemuda, dan kemudian informasi mengatakan bahwa kerusuhan itu adalah kerusuhan dengan latar belakang agama. Konflik pada Desember 1998 dan April 2000 kecenderungannya hanya tepat disebut ”tawuran”, [3] sebab konflik hanya dipicu oleh bentrokan pemuda antar kampong, intensitas dan wilayah konflik sangat terbatas di sebagian kecil kecamatan kota. Solidaritas kelompok memang ada, tapi belum mengarah pada keinginan menihilkan kelompok lain. Bahkan, setelah tahu bahwa penyebab bentrokan adalah minuman keras, kelompok yang berbenturan justru sempat sepakat mengadakan operasi miras bersama. Mulai Mei-Juni 2000 dilanjutkan dengan Juli 2001 dan November-Desember 2001 konflik telah mengindikasikan ciri-ciri perang saudara. Konflik sudah mengarah pada upaya menghilangkan eksistensi lawan, terlihat dari realitas pembunuhan terhadap siapa pun, termasuk perempuan dan anak-anak, yang dianggap sebagai bagian lawan. Telah terbangun solidaritas kelompok secara tegas melalui ideologisasi konflik berdasar isu agama dan etnisitas, sehingga konflik menjadi bersifat sanagt intensif (kekerasan dan korban ) dan ekstensif (wilayah dan pelaku ). Bahkan berbeda dengan dua konflik sebelumnya yang umumnya menggunakan batu dan senjata tajam, sejak konflik ketiga pada Mei 2000 mereka telah mempergunakan senjata api, yang terus berlanjut hingga konflik keempat dan kelima, serta beberapa kekerasan sporadis ”pascakonflik”. Konflik Poso telah memakan korban ribuan jiwa serta meninggalkan trauma psikologis yang sulit diukur tersebut, ternyata hanya disulut dari persoalan-persoalan sepele berupa perkelahian antarpemuda. Solidaritas kelompok memang muncul dalam kerusuhan itu, namun konteksnya masih murni seputar dunia remaja, yakni: isu miras, isu tempat maksiat. Namun justru persoalan sepele ini yang akhirnya dieksploitasi oleh petualang politik melalui instrumen isu pendatang vs penduduk asli dengan dijejali oleh sejumlah komoditi konflik berupa kesenjangan sosio-kultural, ekonomi, dan jabatan-jabatan politik. Bahkan konflik diradikalisasi dengan bungkus ideologis keagamaan, sehingga konflik Poso yang semula hanya berupa tawuran berubah menjadi perang saudara antar komponen bangsa. Akar penyebab konflik Poso sangat kompleks. Ada persoalan yang bersifat kekinian, namun ada pula yang akarnya menyambung ke problema yang bersifat historis. Dalam politik keagamaan misalnya, problemanya bisa dirunut sejak era kolonial Belanda yang dalam konteks Poso memfasilitasi penyebaran Kristen dalam bentuk dukungan finansial. Keberpihakan pemerintah kolonial itu sebenarnya bukan dilandaskan pada semangat keagamaan, tetapi lebih pada kepentingan politik, terutama karena aksi pembangkangan pribumi umunya memang dimobilisir Islam. Politik agama peninggalan kolonial ini akhirnya telah membangun dua image utama dalam dalam konstelasi politik Poso, yakni : Poso identik dengan komunitas Kristen, dan birokrasi di Poso secara historis didominasi umat Kristen. Namun, di era kemerdekaan fakta keagamaan itu terjadi proses pemabalikan. Jika tahun 1938 jumlah umat Kristen Poso mencapai angka 41,7 persen, lama-lama tinggal 30-an persen. [4] Data tahun 1997 bahwa Muslim Poso mencapai angka 62,33 persen, sedangkan Kristen Protestan 34,78 persen dan Katolik hanya 0,51 persen, ditambah sisanya Budha dan Hindu. [5] sumber :http://martohaprpm.blogspot.com/2012/11/konflik-yang-pernah-terjadi-di-indonesia.html

Batik Indonesia

Motif Batik_PekalonganBatik berasal dari bahasa Jawa “amba” yang berarti menulis dan “titik”. kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan “malam” yang diaplikasikan ke atas kain untuk menahan masuknya bahan pewarna. Dari zaman kerajaan Mataram Hindu sampai masuknya agama demi agama ke Pulau Jawa, sejak datangnya para pedagang India, Cina, Arab, yang kemudian disusul oleh para pedagang dari Eropa, sejak berdirinya kerajaan Mataram Islam yang dalam perjalanananannya memunculkan Keraton Yogyakarta dan Surakarta, batik telah hadir dengan corak dan warna yang dapat menggambarkan zaman dan lingkungan yang melahirkan. Batik secara historis berasal dari zaman nenek moyang yang dikenal sejak abad XVII yang ditulis dan dilukis pada daun lontar. Saat itu motif atau pola batik masih didominasi dengan bentuk binatang dan tanaman. Dalam sejarah perkembangannya batik mengalami perkembangan, yaitu dari corak-corak lukisan binatang dan tanaman lambat laun beralih pada motik abstrak yang menyerupai awan, relief candi, wayang beber dan sebagainya. Bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri. Sedang bahan-bahan pewarna yang dipakai terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari pohon mengkudu, tinggi, soga, nila dan bahan sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanah lumpur. Kerajinan Batik ini, di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang hingga kerajaan berikutnya. Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah akhir abad ke XVIII atau awal abad ke XIX. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad ke XX. Dan batik cap dikenal baru setelah usai perang dunia kesatu atau sekitar tahun 1920. Kesenian batik merupakan kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dulu. Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak pengikut raja yang tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar keraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing. sumber :http://deltafm.net/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=1895:sejarah-batik-indonesia&catid=236:life-style